Beranda > ngecuprus > Pelantikan Bupati Tersangka

Pelantikan Bupati Tersangka

otong-rosadiJika tak ada aral merintang, pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Subang Eep Hidayat dan Ojang Sohandi dilantik Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden pada Jumat (19/12). Kepastian pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih itu didapatkan setelah terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor T.094/2677/Otda tanggal 12 Desember 2008. Artinya, sejak tanggal 19 Desember ini Eep dan Ojang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Subang periode 2008-2013.

Pelantikan dikabarkan akan diwarnai demo penolakan sehubungan dengan kasus dugaan korupsi yang melilit Eep. Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang telah menetapkan bupati terpilih Subang ini sebagai tersangka dalam dugaan korupsi upah pungut tahun 2005-2008. Eep diduga telah menerima dana upah pungut sebesar Rp 2 miliar dari Dinas Pendapatan Daerah Subang bersama beberapa pejabat lain. Kepolisian Wilayah (Polwil) Purwakarta juga menetapkan Eep sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sapi impor senilai Rp 1,5 miliar.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana hukum tata negara melihat hal ini? Apakah pelantikan Eep sah secara hukum? Lalu, bagaimana proses hukum pascapelantikan?

Tetap dilantik

Sepanjang penelusuran penulis, dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan, penetapan, pengesahan, dan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung, tidak ada satu pasal pun yang mengatur bagaimana kedudukan kepala daerah yang terpilih dalam pilkada jika ia berstatus sebagai tersangka.

Yang ada adalah pengaturan mengenai kepala daerah terpilih yang berhalangan tetap. Dalam kondisi seperti itu, yang dilantik menjadi kepala daerah adalah wakil kepala daerah terpilih. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan pasal ini menyebutkan, yang dimaksud berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit permanen yang mengakibatkan fisik ataupun mental tidak berfungsi secara normal (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang), dan atau tidak diketahui keberadaannya.

Karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai status tersangka untuk bupati terpilih, menurut hukum positif, tidak satu pasal pun dapat menghalangi pengesahan dan pelantikan bupati terpilih menjadi bupati. Artinya, DPRD harus tetap melakukan sidang paripurna untuk mengusulkan pengesahan bupati terpilih kepada Mendagri melalui gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (4) UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal ini, tahapan-tahapan pilkada Subang harus tetap dilanjutkan dengan melakukan pengesahan dan pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati Subang terpilih periode 2008-2013.

Artinya, status tersangka dugaan korupsi tidak bisa dijadikan alasan untuk menggagalkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Dari optik hukum (tata negara), proses pengesahan dan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih harus tetap dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ada. Sementara proses penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan bupati terpilih juga tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum (dalam acara pidana).

Proses hukum

Pelantikan Eep menjadi bupati tidak boleh menjadi penghalang proses hukum yang tengah dilakukan Kejari Subang, Polwil Purwakarta, dan Polres Subang. Sebab, jabatan bupati dan jabatan lainnya bukanlah penghalang bagi proses penegakan hukum (law enforcement). Hukum menganut asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tanpa terkecuali.

Adanya ketentuan yang mengharuskan pemeriksaan terhadap kepala daerah mendapatkan persetujuan dari Presiden juga bukan penghalang berlanjutnya proses hukum. Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No 32/2004 menyebutkan, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

Dalam optik (pandangan) hukum, sejatinya ketentuan ini tidak berlaku bagi Eep, karena pada saat dilakukan pemanggilan saksi dan penetapan sebagai tersangka, Eep merupakan warga Subang biasa. Terhadap warga Subang biasa tidak diperlukan persetujuan Presiden untuk memprosesnya. Pascapelantikan sekalipun, seyogianya tetap saja penegak hukum melanjutkan proses ini tanpa harus meminta persetujuan Presiden.

Namun, karena di samping hukum positif ada juga sisi etika, tata krama, atau fatsun, boleh saja penegak hukum mengirim surat kepada Presiden pada hari yang sama ketika Eep dilantik menjadi bupati. Hal ini harus dilakukan penegak hukum yang menangani kasus Eep untuk menunjukkan keseriusannya menangani kasus ini.

Secara substansial ketentuan meminta izin lebih untuk menjaga etika pemerintahan semata karena ada juga ketentuan Pasal 36 Ayat (2) UU No 32/2004 yang menyebutkan, dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

Jadi, ada atau ada tidak surat izin pemeriksaan dari Presiden, penegak hukum tidak boleh memperlambat proses hukum atau bahkan memetieskannya. Proses hukum harus tetap berlanjut, bahkan jika perlu dengan memberikan prioritas dalam penanganannya.

Dari optik hukum tata negara, tepat apa yang disebut Gubernur Jawa Barat bahwa proses hukum tidak menghalangi pelantikan dan sebaliknya pelantikan tidak menghalangi proses hukum. Dengan demikian, dari optik hukum tata negara sudah jelas aturannya bahwa pelantikan tetap dilakukan dan proses hukum dilanjutkan.

Kini, yang dibutuhkan warga Subang adalah kedewasaan elite politiknya dan keseriusan penegak hukum menangani kasus ini. Jika tidak, pemilihan bupati dan wakil bupati yang menggerus puluhan miliar rupiah anggaran bukannya menimbulkan kemaslahatan bagi rakyat Subang, melainkan menghadirkan kemudaratan yang berkepanjangan. Semoga saja tidak.

Otong Rosadi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti Padang, Berdomisili di Pamanukan

sumber tulisan: Kompas. Jumat, 19 Desember 2008 | 15:06 WIB

Kategori:ngecuprus
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: